GUNAKAN POLITIK SEBAGAI JALAN MENUJU KEBAIKAN BERSAMA

 

Oleh: Nurul Huda, BBA., S.E., M.M

E-mail: nurul.huda.macintosh@gmail.com

Pendahuluan

Politik, sebagai seni dan ilmu mengatur negara, telah lama menjadi sarana utama dalam menentukan arah kehidupan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, politik sering kali dikaitkan dengan perebutan kekuasaan, korupsi, dan intrik yang mengesampingkan nilai-nilai moral. Padahal, dalam esensinya, politik adalah alat untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial. Politik sebagai jalan menuju kebaikan bersama menuntut pelaku dan penggeraknya untuk mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya, memadukan visi moral dengan tindakan nyata.

Dalam konteks Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, politik memiliki peran strategis untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Artikel ini akan mengulas bagaimana politik dapat diarahkan sebagai instrumen menuju kebaikan bersama, mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi untuk mewujudkan politik yang bermartabat dan berorientasi pada kepentingan publik.

Esensi Politik dalam Perspektif Filosofis dan Agama

Secara filosofis, Aristoteles dalam Politics menyebutkan bahwa politik adalah cara untuk mencapai bonum commune atau kebaikan bersama. Politik ideal seharusnya berfungsi sebagai sarana untuk mengatur kehidupan masyarakat agar selaras dengan prinsip keadilan dan kebajikan. Dalam konteks modern, politik dapat dipahami sebagai mekanisme pengambilan keputusan kolektif yang mencakup partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas.

Dalam perspektif agama, khususnya Islam, politik memiliki nilai ibadah. Islam memandang politik (siyasah) sebagai pengelolaan kehidupan umat yang bertujuan mencapai kemaslahatan (maslahah). Prinsip-prinsip seperti keadilan (‘adl), amanah, dan ihsan menjadi fondasi bagaimana kekuasaan harus dijalankan. Maka, politik yang dijiwai nilai-nilai moral akan mendorong terciptanya masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

Tantangan Politik Menuju Kebaikan Bersama

1. Pragmatisme dan Transaksionalisme
   Politik di banyak negara, termasuk Indonesia, sering kali terjebak dalam pragmatisme yang hanya mengejar keuntungan jangka pendek. Hal ini menciptakan politik transaksional yang merugikan masyarakat luas.
2. Minimnya Integritas Pemimpin
   Sebagian besar aktor politik lebih fokus pada kepentingan pribadi atau kelompok dibandingkan dengan kebutuhan rakyat. Kurangnya integritas ini melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi politik.
3. Polarisasi Sosial
   Di era media digital, politik sering digunakan sebagai alat untuk memecah belah masyarakat berdasarkan identitas suku, agama, ras, dan golongan. Polarisasi ini menghambat terciptanya kebersamaan.
4. Rendahnya Partisipasi Politik
   Kurangnya pendidikan politik membuat masyarakat kurang berperan aktif dalam proses politik. Hal ini menyebabkan pengambilan keputusan sering kali tidak mencerminkan aspirasi rakyat.
5. Korupsi yang Sistemik
   Korupsi menjadi tantangan terbesar yang menghambat tercapainya kebaikan bersama. Penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi telah merusak kepercayaan rakyat.

Langkah Strategis untuk Mewujudkan Politik Bermartabat

1. Peningkatan Literasi Politik
   Literasi politik harus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan formal dan informal. Masyarakat yang memahami hak dan kewajibannya akan menjadi pengawas aktif dalam proses politik.
2. Penguatan Etika Politik
   Partai politik harus menginternalisasi etika dalam perekrutan calon pemimpin. Calon pemimpin yang diusung harus memiliki rekam jejak bersih, integritas, dan komitmen terhadap pelayanan publik.
3. Reformasi Sistem Pemilu
   Sistem pemilu yang transparan dan bebas dari politik uang akan menciptakan pemimpin yang benar-benar dipilih berdasarkan kapasitas dan komitmennya untuk melayani rakyat.
4. Penggunaan Teknologi untuk Transparansi
   E-government dan teknologi digital dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan politik. Masyarakat dapat memantau kinerja pemerintah secara langsung melalui platform digital.
5. Kolaborasi Antar-Lembaga
   Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan media diperlukan untuk menciptakan politik yang sehat. Semua pihak harus berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Politik sebagai Jalan Kebaikan Bersama: Studi Kasus

Salah satu contoh konkret adalah implementasi kebijakan open government di beberapa negara Skandinavia. Negara-negara ini berhasil membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik melalui transparansi, keterlibatan masyarakat, dan penghapusan korupsi. Di Indonesia, gerakan Smart City di beberapa kota besar menunjukkan potensi teknologi untuk mendorong akuntabilitas pemerintah.

Selain itu, kampanye politik berbasis nilai, seperti yang dilakukan beberapa tokoh nasional, menunjukkan bahwa politik yang memprioritaskan visi moral dapat menarik dukungan luas dari masyarakat.

Kesimpulan

Politik, jika dijalankan dengan integritas dan dedikasi, adalah alat yang sangat efektif untuk menciptakan kebaikan bersama. Namun, untuk mewujudkannya, dibutuhkan perubahan paradigma yang menempatkan kepentingan rakyat di atas segala kepentingan pribadi atau golongan. Pendidikan politik, penguatan etika, reformasi sistem, dan kolaborasi lintas sektor adalah langkah-langkah strategis yang harus diambil untuk menciptakan politik yang bermartabat.

Dengan komitmen bersama, politik dapat menjadi jalan menuju masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan harmonis. Maka, mari kita gunakan politik sebagai instrumen untuk membangun masa depan yang lebih baik, bukan sebagai alat untuk memperburuk keadaan. Semoga artikel singkat ini dapat memberikan bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat, salam ilmiah!. (NH)

Referensi:

1. Aristotle. (1984). Politics. Cambridge University Press.
2. Fukuyama, F. (2011). The Origins of Political Order. Farrar, Straus and Giroux.
3. Huntington, S. P. (1991). The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. University of Oklahoma Press.
4. Kuntowijoyo. (2017). Identitas Politik Umat Islam. Mizan.
5. Transparency International. (2023). Corruption Perceptions Index 2022.
6. Wahid, A. (2007). Islamku, Islam Anda, Islam Kita. The Wahid Institute.