POLITIK UANG: PENGHANCUR DEMOKRASI DAN NILAI-NILAI KEADILAN

Oleh: Nurul Huda, BBA., S.E., M.M

E-mail: nurul.huda.macintosh@gmail.com

Politik uang menjadi ancaman serius bagi demokrasi, terutama dalam sistem yang seharusnya mengedepankan prinsip keadilan, partisipasi, dan transparansi. Di berbagai negara, terutama di negara berkembang, politik uang telah menciptakan kerusakan sistemik pada lembaga-lembaga pemerintahan, menciderai integritas pemilu, dan menghilangkan kepercayaan publik terhadap demokrasi. Artikel ini membahas dampak destruktif politik uang terhadap demokrasi serta menguraikan cara kerjanya yang merusak dan upaya untuk mencegah ancaman ini.

Apa Itu Politik Uang?
Secara umum, politik uang adalah tindakan memberikan uang atau barang sebagai imbalan bagi dukungan politik. Di dalamnya termasuk membeli suara pemilih, mempengaruhi keputusan legislatif atau eksekutif, dan memperkaya pihak tertentu yang memiliki kepentingan politik. Meski praktik ini seringkali tersembunyi, dampaknya terasa nyata: masyarakat kehilangan hak mereka untuk memilih pemimpin yang kredibel, sementara sistem menjadi sarat dengan kepentingan pribadi.

Dampak Politik Uang terhadap Demokrasi

1. Menggoyahkan Legitimasi Pemimpin Terpilih. Politik uang menghancurkan legitimasi pemimpin karena mereka terpilih bukan karena kualitas dan program kerja mereka, tetapi karena kemampuan finansial untuk "membeli" suara. Ketika pemimpin terpilih melalui cara ini, keputusan yang mereka ambil seringkali tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat, tetapi kepentingan orang-orang yang berkontribusi pada kemenangan mereka. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi, di mana kekuasaan seharusnya berasal dari rakyat dan bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.
2. Merusak Partisipasi Politik Masyarakat. Partisipasi politik yang sehat seharusnya didasarkan pada pemahaman, kesadaran, dan kepercayaan masyarakat. Namun, ketika politik uang merajalela, masyarakat kehilangan motivasi untuk terlibat dalam politik secara jujur dan sehat. Mereka bisa berpandangan bahwa politik hanyalah permainan uang, dan suara mereka hanya dihargai saat ada imbalan materi. Ini berbahaya karena demokrasi membutuhkan partisipasi aktif warga negara yang berpikir kritis dan independen, bukan yang termotivasi oleh materi.
3. Memperkuat Elitisme dan Oligarki. Politik uang cenderung menciptakan sistem politik yang dikuasai oleh elit yang mampu menggelontorkan dana besar untuk memenangkan kursi kekuasaan. Ini membuka jalan bagi lahirnya oligarki, di mana kekuasaan dan kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang yang memiliki kekuatan finansial. Demokrasi yang seharusnya mendorong keterwakilan menjadi tersandera oleh segelintir elit, dan mereka dapat mengendalikan kebijakan publik sesuai dengan kepentingan mereka sendiri.
4. Membuat Kebijakan Tidak Berpihak pada Rakyat. Politisi yang menggunakan politik uang untuk mencapai kekuasaan biasanya lebih fokus pada pengembalian "investasi" mereka daripada berjuang demi kepentingan rakyat. Mereka akan mencari cara untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari posisi mereka, seperti mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada sponsor finansial mereka. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan lebih mementingkan korporasi besar atau pengusaha tertentu dibandingkan kebutuhan masyarakat luas, sehingga ketimpangan sosial semakin memburuk.

Mengapa Politik Uang Sulit Diberantas?
Menghapus politik uang dari sistem demokrasi tidak mudah. Berikut adalah beberapa alasan mengapa praktik ini sulit diberantas:

1. Budaya Transaksional yang Mengakar. Di banyak masyarakat, budaya transaksional yang mengaitkan pemilu dengan imbalan langsung sudah tertanam kuat. Pemilih kadang menganggap bahwa menerima uang atau barang dari kandidat adalah hal yang wajar atau "balas jasa." Dalam sistem yang seperti ini, politik uang bukan hanya tindakan tercela oleh kandidat, tetapi juga kebiasaan yang diterima oleh sebagian masyarakat.
2. Pengawasan yang Lemah. Pada praktiknya, politik uang sering terjadi secara terselubung, sehingga sulit bagi lembaga pengawas untuk mendeteksi dan mengadili pelanggaran. Tidak jarang ada oknum di dalam lembaga pengawas itu sendiri yang terlibat dalam praktik politik uang, sehingga pengawasan menjadi tidak efektif.
3. Ketimpangan Ekonomi. Ketimpangan ekonomi juga menjadi faktor yang mempermudah terjadinya politik uang. Masyarakat yang hidup dalam kondisi ekonomi sulit lebih rentan terhadap politik uang karena mereka memandangnya sebagai kesempatan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari, meski hanya sesaat. Kondisi ini menjadi celah yang dimanfaatkan oleh para politisi yang ingin memanipulasi suara.
4. Minimnya Pendidikan Politik. Minimnya pendidikan politik juga menjadi salah satu penyebab utama politik uang. Ketika masyarakat tidak memahami nilai suara mereka atau bagaimana memilih secara bijak, mereka lebih mudah dimanipulasi oleh calon yang menjanjikan keuntungan materi jangka pendek daripada kebaikan jangka panjang bagi masyarakat.

Langkah-Langkah Mencegah dan Menangani Politik Uang
Meskipun politik uang sulit diberantas, beberapa langkah dapat diambil untuk meminimalkan praktik ini:

1. Meningkatkan Pengawasan dan Penindakan Hukum. Diperlukan penguatan peraturan dan penindakan tegas terhadap para pelaku politik uang. Regulasi yang lebih ketat, transparansi keuangan kampanye, serta pemberian sanksi yang tegas dapat menjadi langkah preventif. Lembaga pengawas harus independen dan memiliki kekuatan penuh untuk menindak para pelanggar.
2. Edukasi Politik yang Lebih Intensif. Pendidikan politik harus menjadi prioritas utama. Masyarakat harus diajarkan pentingnya memilih berdasarkan program kerja kandidat, bukan iming-iming materi. Pendidikan politik bisa diberikan melalui sekolah, lembaga masyarakat, dan kampanye digital. Ketika masyarakat memahami dampak negatif politik uang, mereka akan lebih berhati-hati dalam menentukan pilihan.
3. Membangun Ketahanan Ekonomi Masyarakat. Ketahanan ekonomi masyarakat adalah salah satu cara terbaik untuk mengurangi politik uang. Dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi ketimpangan ekonomi, masyarakat tidak akan mudah tergoda oleh iming-iming politik uang. Program-program kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan menjadi salah satu kunci mengatasi politik uang.
4. Penyebaran Informasi yang Transparan dan Luas. Media dan organisasi masyarakat harus aktif dalam menyebarkan informasi tentang bahaya politik uang dan dampaknya terhadap demokrasi. Transparansi dalam dana kampanye dan rekam jejak kandidat dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memilih secara bijak dan mempersempit ruang politik uang.

Kesimpulan
Politik uang adalah musuh besar bagi demokrasi. Ia menghancurkan nilai-nilai keadilan, keterwakilan, dan partisipasi masyarakat yang seharusnya menjadi landasan demokrasi sejati. Upaya untuk mengatasi politik uang tidak hanya membutuhkan regulasi yang ketat, tetapi juga perubahan pola pikir di masyarakat. Hanya dengan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pengawas, media, dan masyarakat sipil, demokrasi yang bersih dan berkeadilan bisa dicapai. Memerangi politik uang adalah memerangi penghancur demokrasi itu sendiri, dan perjuangan ini adalah upaya untuk masa depan bangsa yang lebih baik. Semoga artikel singkat ini, bermanfaat untuk kita semua. Salam ilmiah! (NH)

KARTEL POLITIK: PENGHAMBAT DEMOKRASI YANG TAK TERLIHAT

 

Oleh: Nurul Huda, BBA., S.E., M.M

E-mail: nurul.huda.macintosh@gmail.com

 

Dalam demokrasi, keberagaman ide dan perdebatan terbuka dianggap sebagai bahan bakar utama untuk kemajuan politik. Namun, ketika kekuatan politik hanya terkonsentrasi pada sejumlah kecil aktor, kita melihat kemunculan apa yang disebut sebagai "kartel politik." Istilah ini mengacu pada sistem di mana partai politik yang dominan bekerja sama untuk mengamankan kekuasaan dan mengeliminasi persaingan yang sejatinya merupakan esensi demokrasi. Kartel politik bukanlah fenomena yang terjadi secara terbuka, tetapi kehadirannya sangat mempengaruhi integritas dan arah demokrasi itu sendiri.

Apa Itu Kartel Politik?

Kartel politik adalah kondisi di mana partai-partai politik besar saling berkolaborasi demi mempertahankan dominasi politik mereka dan menutup peluang bagi pesaing baru. Alih-alih bersaing secara sehat, partai-partai dalam kartel ini sering kali membangun sistem yang memungkinkan mereka untuk tetap berkuasa dan membagi kepentingan di antara mereka sendiri. Sistem ini serupa dengan praktik kartel dalam dunia ekonomi, di mana perusahaan-perusahaan besar bersekongkol untuk membatasi persaingan pasar.

Praktik kartel politik biasanya mencakup konsensus di antara partai besar untuk menentukan undang-undang, kebijakan, dan keputusan penting lainnya, sehingga kepentingan rakyat sering terabaikan. Karena partai-partai dalam kartel politik berfokus pada mempertahankan kekuasaan, mereka akan membentuk jaringan pendukung dan sponsor yang kuat, mencakup berbagai sektor pemerintahan, bisnis, hingga media. Dengan begitu, mereka menciptakan lingkaran pengaruh yang sangat sulit ditembus oleh aktor politik baru.

Bagaimana Kartel Politik Merusak Demokrasi?

1. Membatasi Pilihan Publik
   Salah satu dampak langsung dari kartel politik adalah berkurangnya pilihan bagi rakyat. Demokrasi idealnya adalah arena di mana ide-ide bersaing, tetapi kartel politik menutup pintu bagi inovasi ide dan wajah-wajah baru dalam dunia politik. Dengan dominasi partai-partai besar, rakyat kehilangan suara dalam memilih pemimpin yang benar-benar mewakili aspirasi mereka.
2. Menurunkan Partisipasi Publik
   Dalam demokrasi yang sehat, keikutsertaan masyarakat sangat penting. Kartel politik menciptakan lingkungan di mana masyarakat kehilangan kepercayaan pada politik karena melihat bahwa pilihan mereka tidak memiliki efek signifikan. Ketika hasil pemilihan sudah dapat diprediksi, masyarakat akan merasa terputus dari proses politik, sehingga menurunkan tingkat partisipasi dalam pemilihan umum.
3. Menghalangi Pembaharuan dan Reformasi
   Kartel politik secara efektif menghentikan segala bentuk pembaharuan yang dapat mengancam dominasi mereka. Setiap bentuk reformasi yang dapat mengubah dinamika kekuasaan akan sulit untuk diimplementasikan karena partai-partai dalam kartel ini hanya fokus pada melindungi status quo mereka. Hal ini mengakibatkan stagnasi dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, hukum, dan sosial.
4. Memupuk Korupsi
   Sistem kartel politik rentan terhadap korupsi karena adanya siklus timbal balik antara partai-partai politik dominan dan para sponsor atau pendukung mereka. Dalam banyak kasus, partai-partai besar dalam kartel politik mendapatkan dukungan finansial yang signifikan dari kelompok-kelompok bisnis atau elite ekonomi tertentu, dan sebagai gantinya, mereka memberikan kemudahan akses untuk kepentingan ekonomi para sponsor mereka.

Contoh dan Dampak Kartel Politik

Fenomena kartel politik dapat ditemukan di berbagai negara dengan sistem politik yang kurang kompetitif, di mana partai-partai dominan terus berkuasa dalam jangka panjang. Di beberapa negara, meskipun terdapat berbagai partai, pada kenyataannya hanya ada sedikit partai yang benar-benar memiliki pengaruh. Struktur politik seperti ini telah terbukti merugikan rakyat dan berdampak pada ketidakadilan dalam distribusi kekuasaan dan sumber daya.

Di beberapa negara, partai-partai besar yang tergabung dalam kartel bahkan akan membuat aturan pemilihan atau batasan-batasan lainnya untuk memperkecil kemungkinan partai-partai baru atau independen mendapatkan akses dalam parlemen. Akibatnya, aspirasi sebagian besar rakyat tidak tercermin dalam pemerintahan.

Bagaimana Mengatasi Kartel Politik?

Untuk mengatasi masalah kartel politik dan dampaknya pada demokrasi, diperlukan reformasi struktural yang dapat membuka peluang bagi persaingan politik yang sehat. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

• Memperkuat Sistem Hukum dan Regulasi
  Pemerintah dan lembaga pengawas perlu mengadopsi peraturan yang mencegah praktik kartel dalam politik. Regulasi pendanaan politik, misalnya, sangat penting untuk mengurangi pengaruh kelompok-kelompok besar yang berusaha mendominasi keputusan politik.
• Mendorong Keterbukaan dan Transparansi
  Partai politik harus berkomitmen pada transparansi dan terbuka terhadap akuntabilitas. Publikasi keuangan partai dan pembatasan sumbangan kampanye dapat menjadi salah satu cara untuk mencegah terjadinya kartel politik.
• Pendidikan Politik bagi Masyarakat
  Masyarakat perlu memahami dampak negatif dari kartel politik terhadap demokrasi dan peran penting mereka dalam memilih pemimpin yang benar-benar memperjuangkan aspirasi publik. Kesadaran masyarakat akan memberi dorongan kepada partai politik untuk tetap berkompetisi secara sehat.

Kesimpulan

Kartel politik merupakan ancaman serius bagi demokrasi yang berpotensi merusak kepercayaan rakyat terhadap sistem politik. Dalam jangka panjang, sistem politik yang didominasi oleh kartel hanya akan merugikan masyarakat luas karena keputusan-keputusan yang diambil lebih mengutamakan kepentingan kelompok dominan daripada kepentingan rakyat. Agar demokrasi tetap berfungsi sebagai mekanisme yang adil dan terbuka, kita memerlukan keterlibatan publik yang aktif, reformasi regulasi, serta komitmen terhadap prinsip transparansi dalam politik.

Melawan kartel politik adalah salah satu langkah penting dalam menjaga demokrasi agar tetap sehat dan berdaya guna bagi seluruh masyarakat, bukan hanya bagi segelintir kelompok. Semoga artikel singat ini memberikan manfaat untuk kita semua. Tetap semangat, salam ilmiah! (NH)

PERAN MAHASISWA GEN Z DALAM MEMBANGUN PERADABAN MODERN INDONESIA

 

Oleh: Nurul Huda, BBA., S.E., M.M

E-mail: nurul.huda.macintosh@gmail.com

Generasi Z, atau yang sering disebut sebagai Gen Z, adalah generasi yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, menjadikan mereka sebagai generasi yang pertama kali tumbuh dalam lingkungan digital yang kaya akan teknologi informasi. Berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya, Gen Z sangat terbiasa dengan perangkat teknologi, internet, serta media sosial sejak usia dini. Hal ini tidak hanya membentuk cara berpikir dan pola interaksi mereka, tetapi juga memberikan mereka akses yang lebih luas terhadap informasi global, wawasan mengenai isu-isu sosial, serta keterlibatan yang tinggi dalam dinamika perubahan global (Twenge, 2017; McCrindle & Fell, 2021). Kondisi ini memberikan mereka posisi strategis dalam membangun peradaban modern Indonesia, khususnya melalui peran mereka sebagai mahasiswa.

Sebagai mahasiswa, generasi ini membawa nilai-nilai keterbukaan, kemampuan adaptasi yang tinggi, serta kesadaran sosial yang mendalam. Mereka memiliki kecenderungan untuk kritis, inovatif, dan lebih peka terhadap isu-isu kontemporer seperti keadilan sosial, perubahan iklim, dan hak asasi manusia, yang pada akhirnya menuntut adanya pembaruan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal sistem ekonomi, sosial, dan budaya (Pew Research Center, 2019). Sejalan dengan perkembangan ini, kehadiran mahasiswa Gen Z di Indonesia berpotensi menjadi katalisator bagi pembangunan peradaban modern yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial.

Lebih lanjut, Gen Z di Indonesia juga menunjukkan minat yang tinggi terhadap hal-hal yang mendukung produktivitas mereka, seperti pendidikan dan peluang pengembangan diri berbasis teknologi. Mereka juga lebih mengutamakan pekerjaan yang memiliki dampak sosial positif, menunjukkan adanya transformasi nilai di kalangan mahasiswa, yang ingin tidak hanya mendapatkan keuntungan pribadi tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat luas (Seemiller & Grace, 2016). Dalam konteks pembangunan peradaban modern, karakteristik ini berperan penting, terutama dalam upaya menciptakan perubahan struktural dan inovasi sosial.

Sebagai aktor sosial yang berada di puncak proses edukasi formal, mahasiswa Gen Z di Indonesia diharapkan mampu menyumbangkan ide-ide baru yang sesuai dengan perkembangan zaman dan menyelaraskan aspirasi peradaban modern dengan nilai-nilai lokal dan nasional. Mengingat sifat terbuka mereka terhadap perubahan dan kemampuan mereka untuk memanfaatkan teknologi digital secara optimal, mahasiswa Gen Z memiliki potensi besar untuk menjadi pelopor dalam transformasi berbagai sektor di Indonesia, baik itu di bidang ekonomi, teknologi, lingkungan, maupun budaya (Schroth, 2019).

Oleh karena itu, dalam artikel ini akan dibahas peran sentral yang dimiliki oleh mahasiswa Gen Z dalam konteks membangun peradaban modern di Indonesia, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam proses tersebut. Pemahaman akan peran ini sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang dapat mendukung dan mengarahkan potensi besar mahasiswa Gen Z, demi tercapainya peradaban yang maju dan berkelanjutan di Indonesia.

Pemanfaatan Teknologi untuk Kemajuan Pendidikan dan Inovasi

Mahasiswa Gen Z dikenal sebagai digital natives yang tumbuh dengan teknologi sejak usia dini. Mereka tidak hanya mengonsumsi teknologi, tetapi juga mampu menggunakannya untuk berinovasi dan menciptakan solusi bagi berbagai masalah yang ada. Pemanfaatan teknologi seperti big data, kecerdasan buatan (AI), dan Internet of Things (IoT) sudah mulai dikuasai oleh mahasiswa Gen Z. Melalui pendidikan yang terintegrasi dengan teknologi, mereka mampu menciptakan alat, aplikasi, dan platform baru yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, termasuk di daerah-daerah terpencil. Mereka menjadi agen perubahan yang dapat membantu terciptanya masyarakat berbasis pengetahuan (knowledge-based society), yang merupakan pondasi peradaban modern.

Kesadaran Sosial dan Kepedulian terhadap Lingkungan

Salah satu karakteristik utama dari mahasiswa Gen Z adalah kesadaran tinggi terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. Mereka hidup di era ketika isu-isu global, seperti perubahan iklim dan kelangkaan sumber daya alam, menjadi sorotan utama. Banyak mahasiswa dari generasi ini yang terlibat aktif dalam gerakan lingkungan, berpartisipasi dalam aksi penanaman pohon, pengelolaan limbah, hingga mempromosikan gaya hidup berkelanjutan (sustainable living). Peran mereka penting untuk menciptakan pola pikir peduli lingkungan dalam masyarakat, yang merupakan langkah awal menuju pembangunan yang berkelanjutan dan peradaban modern yang lebih manusiawi.

Kewirausahaan Sosial sebagai Penggerak Ekonomi

Generasi Z memiliki semangat kewirausahaan yang tinggi, terutama kewirausahaan sosial yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat. Banyak mahasiswa Gen Z yang mendirikan startup berbasis teknologi dengan misi sosial, seperti aplikasi pendidikan gratis, layanan kesehatan digital, hingga platform penghubung antara produsen lokal dengan pasar. Dengan ide-ide inovatif mereka, mahasiswa Gen Z berperan sebagai pionir dalam mengembangkan ekonomi digital dan ekonomi kreatif Indonesia. Kewirausahaan sosial ini memberikan dampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru yang menjadi bagian dari peradaban ekonomi modern Indonesia.

Penggerak Dialog dan Toleransi untuk Keberagaman Budaya

Sebagai bagian dari negara dengan keberagaman budaya yang kaya, mahasiswa Gen Z di Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga dan mempromosikan toleransi beragama dan budaya. Mereka aktif dalam berbagai organisasi dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan dialog lintas budaya dan agama, mengadakan diskusi publik, serta melibatkan diri dalam forum-forum internasional yang mempertemukan berbagai pandangan. Sikap terbuka dan menghargai perbedaan ini memungkinkan terciptanya masyarakat yang inklusif dan harmonis, fondasi kuat bagi peradaban modern yang saling menghormati.

Aktivisme dan Advokasi dalam Demokrasi

Di era Gen Z, keterlibatan dalam isu-isu politik dan sosial menjadi lebih nyata. Mahasiswa Gen Z adalah generasi yang kritis dan tak ragu menyuarakan pendapat mereka melalui media sosial maupun gerakan-gerakan offline. Mereka aktif dalam advokasi hak asasi manusia, demokrasi, serta pemberantasan korupsi. Dalam ruang politik, mahasiswa Gen Z sering menjadi penggerak yang mengkritisi kebijakan pemerintah dan memperjuangkan kebijakan yang lebih adil dan transparan. Peran ini penting dalam menjaga demokrasi yang sehat di Indonesia, yang akan mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih baik serta peradaban modern yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

Peran dalam Riset dan Pengembangan untuk Masa Depan

Mahasiswa Gen Z juga berperan dalam riset dan pengembangan (R&D) yang sangat penting bagi kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan di Indonesia. Mereka sering terlibat dalam penelitian yang berfokus pada penyelesaian masalah lokal, seperti pengembangan energi terbarukan, peningkatan hasil pertanian, hingga solusi kesehatan yang terjangkau. Dengan akses informasi yang luas dan kemampuan kolaborasi global, mahasiswa Gen Z membantu mendorong inovasi yang relevan bagi kebutuhan Indonesia, membuka jalan bagi peradaban modern berbasis riset yang mampu bersaing secara global.

 

Penutup

Mahasiswa Gen Z memiliki potensi besar untuk membangun peradaban modern Indonesia melalui pemanfaatan teknologi, kesadaran sosial, kewirausahaan, toleransi, advokasi, dan penelitian. Tantangan besar yang dihadapi saat ini menjadi kesempatan bagi mahasiswa Gen Z untuk berperan aktif dalam membentuk Indonesia yang maju, mandiri, dan berkelanjutan. Di tangan mereka, peradaban modern yang inklusif, berdaya saing, dan etis dapat terwujud di Indonesia, menjadi inspirasi dan pemimpin di panggung global. Semoga artikel singkat ini memberikan manfaat, untuk kita semua. Salam ilmiah! (NH)

 

Referensi:

McCrindle, M., & Fell, A. (2021). Understanding Generation Z: The Leaders of Tomorrow.

Pew Research Center. (2019). On the Cusp of Adulthood and Facing an Uncertain Future: What We Know About Gen Z So Far.

Schroth, H. (2019). Are You Ready for Gen Z in the Workplace?. California Management Review, 61(3), 5-18.

Seemiller, C., & Grace, M. (2016). Generation Z Goes to College. San Francisco: Jossey-Bass.

Twenge, J. M. (2017). iGen: Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy--and Completely Unprepared for Adulthood--and What That Means for the Rest of Us. New York: Atria Books.