PILKADA: BANGKITNYA PEJUANG MORAL DAN PENDIDIKAN POLITIK DI SUMENEP

Oleh: Nurul Huda, BBA., S.E., M.M

E-mail: nurul.huda.macintosh@gmail.com

 

Kabupaten Sumenep, sebuah wilayah dengan keanekaragaman budaya dan agama yang kaya, kini menjadi sorotan dalam dunia politik lokal. Pilkada yang kerap dianggap sebagai momentum demokrasi bukan hanya menjadi arena perebutan kekuasaan, tetapi juga sebagai ajang untuk menguji kualitas moral dan integritas masyarakat serta pemimpinnya. Dalam konteks ini, Sumenep telah menunjukkan bagaimana pejuang moral dan pendidikan politik berperan aktif dalam menciptakan perubahan positif.

Demokrasi dan Moral: Dua Hal yang Tidak Terpisahkan

Demokrasi tidak hanya mengacu pada mekanisme formal seperti pemilu, tetapi juga menyangkut prinsip-prinsip moral seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi. Dalam Pilkada Sumenep, isu moralitas menjadi perhatian utama, terutama dalam menghadapi tantangan seperti politik uang dan praktik manipulatif lainnya.

Menurut Rahman (2023), salah satu aspek yang membuat Pilkada di Sumenep menarik adalah keterlibatan aktif tokoh-tokoh agama dan masyarakat adat yang memberikan panduan moral kepada masyarakat. Peran pesantren sebagai institusi pendidikan moral menjadi pilar utama dalam membentuk karakter pemilih dan calon pemimpin.

Peran Pesantren dalam Pendidikan Politik

Pesantren di Sumenep bukan hanya menjadi tempat pembelajaran agama, tetapi juga menjadi pusat pendidikan politik yang berbasis nilai-nilai keislaman. Kiai dan ulama sering kali memberikan ceramah yang berisi pesan moral tentang pentingnya memilih pemimpin yang berintegritas.

Sebagai contoh, program Ngaji Politik yang dilakukan di beberapa pesantren di Sumenep telah membantu masyarakat memahami pentingnya menjaga integritas dalam proses demokrasi. Program ini juga menekankan bahaya politik uang yang dapat merusak tatanan sosial dan moral masyarakat (Suryadi, 2024).

Tantangan Moral dalam Pilkada

Meski demikian, tantangan moral dalam Pilkada tetap ada. Politik uang, kampanye hitam, dan ujaran kebencian menjadi ancaman yang dapat mengikis nilai-nilai moral masyarakat. Media sosial, yang seharusnya menjadi alat komunikasi yang positif, sering disalahgunakan untuk menyebarkan hoaks dan memecah belah masyarakat.

Menurut data dari BPS (2023), sekitar 65% masyarakat Sumenep memiliki akses ke media sosial, namun kurang dari separuhnya memiliki literasi digital yang memadai. Hal ini menunjukkan perlunya pendidikan politik yang lebih inklusif, khususnya dalam menangkal dampak negatif teknologi terhadap moralitas masyarakat.

Kebangkitan Pejuang Moral di Pilkada

Pilkada bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang ujian bagi nilai-nilai moral dalam demokrasi. Di tengah berbagai tantangan seperti politik uang, kampanye hitam, dan manipulasi, lahirlah para pejuang moral yang menjadi penggerak perubahan. Mereka adalah individu dan komunitas yang berdiri teguh melawan segala bentuk kecurangan, mengedukasi masyarakat, dan menginspirasi gerakan untuk memilih berdasarkan hati nurani dan integritas.

Kebangkitan pejuang moral ini mengingatkan kita bahwa demokrasi sejati tidak lahir dari transaksi, tetapi dari kepercayaan dan kejujuran. Mereka hadir bukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk menjaga nilai-nilai kebaikan yang menjadi fondasi bangsa. Dengan semangat perjuangan yang bersandar pada keadilan dan kejujuran, mereka berani melawan arus, menolak tawaran materi, dan fokus pada mencerdaskan masyarakat tentang pentingnya memilih pemimpin yang berkompeten dan berintegritas. Kebangkitan ini menunjukkan bahwa demokrasi yang bersih masih bisa diwujudkan, asalkan ada keberanian untuk memihak pada kebenaran. Maka, mari kita dukung para pejuang moral ini. Jadikan mereka inspirasi untuk bersama-sama membangun masa depan bangsa yang lebih adil dan bermartabat. Karena Pilkada yang bermoral adalah langkah awal menuju pemerintahan yang benar-benar melayani rakyat.

Pendidikan Politik yang Berkelanjutan

Pendidikan politik di Sumenep tidak hanya dilakukan pada saat Pilkada, tetapi menjadi bagian dari proses yang berkelanjutan. Pesantren, sekolah, dan organisasi masyarakat berkolaborasi untuk menciptakan pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab.

Program seperti Sekolah Demokrasi Sumenep telah melibatkan pemuda dalam diskusi dan pelatihan tentang prinsip-prinsip demokrasi dan pentingnya menjaga moralitas dalam politik. Program ini terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi politik yang bermutu di kalangan generasi muda (Prasetyo, 2023).

Kesimpulan

Pilkada Sumenep adalah cerminan bagaimana demokrasi dapat dijalankan dengan mengedepankan nilai-nilai moral. Peran tokoh agama, pesantren, dan masyarakat adat menjadi fondasi dalam membangun pendidikan politik yang berkualitas. Tantangan seperti politik uang dan hoaks memang ada, tetapi dengan kebangkitan pejuang moral, Sumenep mampu memberikan contoh nyata tentang bagaimana demokrasi dapat menjadi alat perubahan yang positif.

Melalui sinergi antara moralitas dan pendidikan politik, Pilkada Sumenep tidak hanya menjadi ajang pemilihan pemimpin, tetapi juga sebagai momentum untuk memperkuat karakter dan integritas masyarakat. Semoga artikel singkat ini bermanfaat untuk kita semua tetap semangat dan salam ilmiah! (NH)

Referensi:

• Rahman, A. (2023). Pendidikan Politik Berbasis Agama: Studi Kasus Pesantren di Sumenep. Surabaya: Pustaka Ilmu.
• Suryadi, R. (2024). "Membangun Literasi Politik dalam Pesantren." Jurnal Pendidikan Politik, 18(1), 45-58.
• BPS Kabupaten Sumenep. (2023). Laporan Statistik Pemilu dan Partisipasi Masyarakat. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
• Hasanah, U. (2024). Tradisi Lokal sebagai Media Pendidikan Politik. Yogyakarta: Media Nusantara.
• Prasetyo, D. (2023). "Sekolah Demokrasi dan Peranannya dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemuda." Jurnal Demokrasi dan Masyarakat, 12(3), 78-92.